Publikasi Kegiatan

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menargetkan penyelesaian distribusi program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah ini.

Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, mengatakan program KHBS menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai layanan sosial yang terintegrasi.

“Kartu Huma Betang Sejahtera sebelum Lebaran ini kami targetkan selesai,” ungkap Gubernur pada sosialisasi KHBS yang diikuti oleh Wartawan, LSM, hingga Ormas di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Selasa (10/3/2026).

Ia menegaskan, bahwa KHBS merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta dukungan dari berbagai program bantuan yang disalurkan pemerintah daerah.

KHBS adalah komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan dukungan tepat sasaran,” tambahnya.

Menurutnya, program KHBS tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial semata, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan.

“Program KHBS bukan sekadar simbol kebijakan, tetapi instrumen pelayanan yang harus dikelola secara terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa distribusi kartu tersebut hampir sepenuhnya rampung di tingkat wilayah administratif.

“Sekitar 95 persen kartu Huma Betang sudah sampai di kecamatan maupun kelurahan. Targetnya maksimal besok seluruhnya sudah selesai,” kata Rangga.

Ia menambahkan, pada tahap pembagian kepada masyarakat, proses distribusi di lapangan perlu terus dikawal agar berjalan tertib serta tepat sasaran.

Menurut Rangga, Kartu Huma Betang Sejahtera tidak hanya berkaitan dengan bantuan pangan maupun bantuan tunai, tetapi juga menjadi pintu akses masyarakat terhadap berbagai program layanan pemerintah. (BALANGANEWS)